LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  111 TAHUN 2014       

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A.   BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

I.         BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

KEPALA DESA ….. (Nama Desa)

KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA… (Nama Desa)

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa …;

b. bahwa …;

c. dan seterusnya …;

Mengingat:   1. …;

2. …;

3. dan seterusnya …;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA … (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

…

Pasal …

BAB …

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa … (Nama Desa).

Ditetapkan di …

pada tanggal …

KEPALA DESA…(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di …

pada tanggal …

SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …

II.       PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA...   (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA...   (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan  Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang     : a. bahwa.................................................................;

                          b. bahwa.................................................................;

                          c. dan seterusnya....................................................;

Mengingat       : 1. ...........................................................................;

  2. ...........................................................................;

  3. dan seterusnya...................................................;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

............................................

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan  Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)   KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)  (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA  ..., (Nama  Desa) (Nama)

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa) (Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III.     PERATURAN KEPALA DESA

KEPALA DESA … (Nama Desa)

KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA...   (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA  ..., (Nama Desa)

Menimbang     : a. bahwa................................................;

                          b. bahwa................................................;

                          c. dan seterusnya..................................;

Mengingat       : 1. ..........................................................;

  2............................................................;

  3. dan seterusnya..................................;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

............................................

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA...,  (Nama Desa)

 (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B.   KEPUTUSAN KEPALA DESA

II.           KEPUTUSAN KEPALA DESA

                      KABUPATEN/KOTA............(Nama Kabupaten/Kota)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...   (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA...,  (Nama Desa)

Menimbang     : a. bahwa...................................................................;

                          b. bahwa...................................................................;

                          c. dan seterusnya.....................................................;

Mengingat       : 1. ............................................................................;

  2. ............................................................................;

  3. dan seterusnya.....................................................;

Memperhatikan  : 1. .....................................................................;

  2. .....................................................................;

  3. dan seterusnya..............................................;

  (jika diperlukan)

                       

MEMUTUSKAN:

Menetapkan			:
KESATU		:
KEDUA		:
KETIGA		:
KEEMPAT		:
KELIMA		: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal    ditetapkan.

Ditetapkan di ...............

pada tanggal ...................

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

  Salinan sesuai dengan aslinya

       KEPALA BIRO HUKUM,

     W. SIGIT PUDJIANTO

         NIP. 19590203 198903 1 001.